Belajar Bahasa: Poliglot dan Linguis

    Sebelum mempelajari bahasa, pertanyaan yang paling mendasar bukanlah bahasa apa yang hendak dipelajari, melainkan untuk tujuan apa bahasa itu dipelajari. Distingsi tujuan ini menentukan horizon epistemologis sekaligus etis dari proses belajar itu sendiri. Secara sederhana, orientasi belajar bahasa dapat dibedakan menjadi dua: pertama, orientasi instrumental-praktis yang dapat disebut sebagai kecenderungan menjadi poliglot; kedua, orientasi reflektif-ilmiah yang mengarah pada pembentukan kesadaran sebagai ahli bahasa (linguis) dalam arti epistemik.

    Istilah poliglot merujuk pada subjek yang mempelajari bahasa sebatas sebagai keterampilan komunikatif dan kapital simbolik. Bahasa dipahami secara minimalis sebagai alat komunikasi atau sistem bunyi bermakna yang tunduk pada konvensi sosial. Orientasi ini menekankan pada penguasaan struktur sintaksis S + V + O, variasi inversi, ekspansi adverbial—serta kelancaran berbicara dalam konteks pragmatis tertentu. Bahasa direduksi menjadi seperangkat pola yang dapat direplikasi dan dikomodifikasi. Dengan demikian, batas pembelajarannya berhenti pada kompetensi performatif, bukan pada refleksi atas bagaimana bahasa membentuk realitas.

    Fenomena ini menguat di era kapitalisme global ketika bahasa menjadi komoditas. Sejalan dengan logika pasar, lembaga-lembaga kursus bahasa menjamur dengan janji percepatan kefasihan dan sertifikasi internasional. Bahasa diposisikan sebagai investasi ekonomi: tiket mobilitas sosial, akses kerja, dan legitimasi kelas menengah global. Pendidikan bahasa mengalami pergeseran dari praksis pembentukan nalar menjadi transaksi jasa. Peserta didik hadir sebagai konsumen; keberhasilan diukur oleh return of investment, bukan oleh kedalaman pemahaman kritis. Dalam konteks ini, bahasa tidak lagi diperlakukan sebagai medium kebudayaan dan pembentukan kesadaran, melainkan sebagai produk yang dapat dipaketkan, dipromosikan, dan dijual. Berbeda dengan orientasi tersebut, perspektif ilmiah melihat bahasa sebagai struktur yang membentuk dan dibentuk oleh realitas sosial. Dalam tradisi strukturalisme, Ferdinand de Saussure menegaskan bahwa bahasa adalah sistem tanda, relasi antara signifier dan signified, yang maknanya lahir dari perbedaan dalam sistem. Bahasa bukan sekadar alat, melainkan jaringan relasional yang memungkinkan dunia dimaknai. Dalam perkembangan selanjutnya, Michel Foucault menunjukkan bahwa bahasa—melalui diskursus—memproduksi rezim kebenaran. Apa yang dianggap benar bukanlah entitas netral, melainkan hasil relasi kuasa-pengetahuan. Sementara itu, Jacques Derrida mengingatkan bahwa makna selalu tertunda (différance), sehingga bahasa tidak pernah sepenuhnya stabil. Dengan demikian, mempelajari bahasa berarti memasuki arena epistemologi dan politik sekaligus.

    Contoh konkret dapat dilihat pada slogan kesehatan “rokok membunuhmu”. Secara empiris, klaim tersebut didukung oleh data medis dan epidemiologis. Namun, dalam perspektif analisis wacana, ia juga merupakan bagian dari pergulatan kepentingan ekonomi, industri, dan kebijakan publik. Pernyataan itu menjadi dominan karena ditopang oleh otoritas ilmiah dan regulasi negara. Kebenaran sosial terbentuk melalui institusi, bukan berdiri di ruang hampa. Hal serupa tampak pada konstruksi kecantikan dalam iklan: perempuan ideal direpresentasikan sebagai putih, langsing, dan berambut panjang. Bahasa iklan bekerja sebagai mekanisme normalisasi yang membentuk standar tubuh dan menciptakan hierarki sosial. Di sini bahasa berfungsi sebagai instrumen simbolik yang memproduksi identitas dan sekaligus marginalisasi.

    Bahasa juga berkelindan dengan identitas kultural—Bugis, Jawa, Mandar, dan lainnya—yang tidak sekadar menunjuk alat komunikasi, tetapi dunia makna, nilai, dan sejarah kolektif. Ketika suatu bahasa melemah, yang terancam bukan hanya kosakata, melainkan kosmologi dan cara pandang terhadap realitas. Pernyataan “batas bahasaku adalah batas duniaku” mengandung implikasi ontologis: dunia manusia dikonstruksi melalui horizon linguistiknya. Bahasa menyediakan kategori untuk memahami pengalaman; tanpa bahasa, pengalaman tidak terartikulasikan. Dalam kerangka ini, menjadi ahli bahasa tidak identik dengan kemampuan berbicara dalam banyak bahasa. Poliglot belum tentu memiliki kesadaran teoretis tentang struktur, ideologi, dan politik bahasa. Sebaliknya, seorang linguis dapat saja tidak fasih dalam banyak bahasa, tetapi mampu membaca bahasa sebagai sistem tanda, praktik sosial, dan arena kuasa. Guru bahasa yang memiliki kedalaman semacam ini tidak berhenti pada pengajaran pola gramatikal, melainkan mengajak peserta didik memahami bagaimana bahasa membentuk diri dan masyarakat.

    Bahasa mengandung dimensi etis dan spiritual sekaligus politis. Ia dapat menjadi medium kasih dalam janji, doa, dan akad, namun juga menjadi instrumen manipulasi dan dominasi. Karena itu, belajar bahasa pada level reflektif berarti belajar tentang diri sendiri: bagaimana kita membangun makna, memproduksi kebenaran, dan berpartisipasi dalam relasi kuasa. Orientasi inilah yang membedakan pembelajaran bahasa sebagai proyek intelektual dari sekadar koleksi keterampilan komunikatif.

    Pada akhirnya, persoalan belajar bahasa bukan sekadar soal kefasihan, tetapi soal kesadaran. Apakah bahasa diperlakukan sebagai komoditas, atau sebagai jalan memahami realitas? Pilihan ini menentukan apakah kita berhenti sebagai collector atau bergerak menuju subjek kritis yang menyadari bahwa melalui bahasa, manusia tidak hanya berbicara tentang dunia, melainkan juga membentuknya.